DALAM PROVISI:

1. Menyatakan bahwa semua perbuatan, tindakan, keputusan maupun surat-surat yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai tindaklanjut dari Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 19.2/SKO/DPP/BERKARYA/X/2023 tentang Penetapan Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Partai Berkarya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Periode Jabatan 2019-2024 atas nama Muhammad Firdaus NZ, S.Sos., M.I.P., dan Surat Tergugat I Nomor: 19.3/CN/DPP/BERKARYA/IX/2023 bertanggal 19 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir yang pada pokoknya mengajukan permohonan tindaklanjut pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir atas nama Penggugat, berada dalam status quo dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun sebelum dalam perkara ini diperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
2. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menghindarkan diri dan menghentikan semua proses, perbuatan maupun tindakan dan pengambilan keputusan apapun terkait dengan kedudukan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir masa jabatan 2019-2024 sebelum dalam perkara ini diperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

DALAM POKOK PERKARA:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum  (onrechtmatigedaad);

3. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum:

3.1.  Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 19.2/SKO/DPP/BERKARYA/X/2023 tentang Penetapan Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Partai Berkarya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Periode Jabatan 2019-2024 atas nama Muhammad Firdaus NZ, S.Sos., M.I.P.; dan

3.2.  Surat Tergugat I Nomor: 19.3/CN/DPP/BERKARYA/IX/2023 bertanggal 19 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir yang pada pokoknya mengajukan permohonan tindaklanjut pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir atas nama Penggugat;

4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum semua perbuatan, tindakan, keputusan maupun surat-surat yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai tindaklanjut dari Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 19.2/SKO/DPP/BERKARYA/X/2023 tentang Penetapan Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Partai Berkarya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Periode Jabatan 2019-2024 atas nama Muhammad Firdaus NZ, S.Sos., M.I.P., dan Surat Tergugat I Nomor: 19.3/CN/DPP/BERKARYA/IX/2023 bertanggal 19 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir yang pada pokoknya mengajukan permohonan tindaklanjut pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir atas nama Penggugat, terkait kedudukan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir masa jabatan 2019-2024;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menghindarkan diri dan menghentikan semua proses, perbuatan maupun tindakan dan pengambilan keputusan apapun terkait dengan kedudukan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir masa jabatan 2019-2024;

6. Menyatakan putusan provisi yang telah dijatuhkan dalam perkara ini sah dan berharga;

7. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam  perkara ini.

Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).